TRYOUT 2

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mendelegasikan kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada beberapa menteri sektoral. Di bawah tata kelola desentralisasi kekuasaan modern, peranan dari Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden diklasifikasikan secara yuridis sebagai...

A. Chief Operational Officer (COO) kementerian sektoral yang memegang kewenangan mutlak atas seluruh pengeluaran dinas B. Chief Financial Officer (CFO) kementerian teknis yang menyusun dan melaksanakan kebijakan perencanaan teknokratis sektoral C. Chief Financial Officer (CFO) sekaligus Bendahara Umum Negara (BUN) yang bertindak sebagai pengelola fiskal nasional D. Chief Operational Officer (COO) sekaligus Pengguna Anggaran kementerian negara yang bertanggung jawab atas pelaporan pertanggungjawaban fisik satker E. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nasional yang mengendalikan seluruh sistem operasional perbendaharaan negara

2. Dalam pengelolaan anggaran negara, terdapat asas-asas umum klasik yang membatasi tindakan belanja secara sepihak oleh instansi pemerintah. Ketika sebuah kementerian memindahkan sebagian pagu kredit anggaran belanja modal pengadaan server komputer yang telah ditetapkan DPR secara sepihak untuk membiayai operasional perjalanan dinas kementerian tanpa persetujuan revisi anggaran formal dari Kementerian Keuangan, kementerian tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap asas klasik...

A. Asas Kesatuan B. Asas Universalitas C. Asas Spesialitas D. Asas Tahunan E. Asas Proporsionalitas

3. Era Reformasi Keuangan Negara di Indonesia ditandai secara resmi dengan diundangkannya Paket Tiga Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-undang manakah di bawah ini yang secara spesifik meletakkan regulasi mengenai ketentuan tata kelola pelaksanaan anggaran, administrasi kebendaharaan, pertanggungjawaban kas negara, serta kedudukan Bendahara Umum Negara (BUN)?

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Perumusan definisi keuangan negara di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dirinci menggunakan empat pendekatan perumusan. Jika definisi keuangan negara ditekankan pada "hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut," maka pendekatan yang digunakan adalah...

A. Pendekatan Sisi Objek B. Pendekatan Sisi Subjek C. Pendekatan Sisi Proses D. Pendekatan Sisi Tujuan E. Pendekatan Sisi Fungsi

5. Ruang lingkup Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 mencakup kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Contoh kasus manakah yang secara yuridis mencerminkan pengakuan legal atas kategori ruang lingkup tersebut?

A. Sebuah perusahaan startup swasta murni membangun kantor di atas tanah sewa swasta menggunakan pendanaan modal ventura komersial murni. B. Sebuah rumah ibadah umat beragama memperoleh bantuan sukarela dalam bentuk beras dari jemaah lokal secara mandiri. C. Sebuah yayasan pendidikan swasta menerima keringanan subsidi bunga pinjaman serta jaminan penuh APBN atas utang pembelian laboratorium sains sekolah dari pemerintah pusat. D. Seorang pegawai swasta menyimpan uang tabungannya di bank swasta nasional yang tidak terdaftar di dalam program penjaminan LPS. E. Masyarakat menggalang dana kemanusiaan bagi korban bencana alam melalui platform crowdfunding tanpa kerja sama dengan BNPB.

6. Satuan Kerja (Satker) "Bhakti Karya" mencatat posisi rincian data aset dan keuangan pada penutupan tahun anggaran berjalan sebagai berikut (dalam miliar rupiah):
1) Nilai gedung kantor dinas dan peralatan laboratorium satker: **Rp310 miliar**
2) Saldo dana jaminan titipan perkara milik masyarakat (dikuasai pemerintah untuk pelayanan umum): **Rp45 miliar**
3) Nilai aset tanah pihak swasta yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dan penjaminan APBN pemerintah: **Rp85 miliar**
4) Nilai laptop pribadi milik pegawai satker yang dibawa untuk mengetik dokumen harian secara sukarela: **Rp1,2 miliar**
5) Nilai tabungan deposito pribadi milik Kepala Satker yang berasal dari warisan keluarga: **Rp8 miliar**
6) Tagihan piutang macet satker kepada pihak ketiga atas denda keterlambatan proyek: **Rp15 miliar**

Berdasarkan data keuangan di atas, berapakah total nilai nominal (dalam miliar rupiah) yang secara yuridis termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003?

A. Rp325 miliar B. Rp370 miliar C. Rp440 miliar D. Rp455 miliar E. Rp464,2 miliar

7. Batas aman pembatasan fiskal (*fiscal rules*) di Indonesia diatur secara ketat dalam undang-undang guna menjaga keberlanjutan keuangan negara. Batas maksimal outstanding utang pemerintah ditetapkan tidak boleh melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika proyeksi nilai nominal PDB Indonesia pada tahun anggaran berjalan adalah sebesar **Rp25.000 triliun**, dan total outstanding utang yang tercatat saat ini adalah sebesar **Rp13.200 triliun**, berapakah sisa kapasitas nominal penambahan utang baru tertinggi (dalam triliun rupiah) yang secara legal-formal masih diperbolehkan bagi pemerintah agar tidak melanggar batas maksimal undang-undang?

A. Rp1.500 triliun B. Rp1.800 triliun C. Rp3.000 triliun D. Rp11.800 triliun E. Rp15.000 triliun

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran hukum yang vital bagi administrasi kepemerintahan. Ketika undang-undang APBN disahkan, ia secara yuridis menjadi dasar utama bagi seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan membelanjakan dana pada tahun anggaran yang bersangkutan sesuai pagu masing-masing. Pernyataan tersebut merefleksikan salah satu fungsi anggaran, yaitu...

A. Fungsi Perencanaan B. Fungsi Otorisasi C. Fungsi Alokasi D. Fungsi Distribusi E. Fungsi Stabilisasi

9. Di dalam siklus tahunan penyusunan APBN (T-1), terdapat tiga rumpun pagu belanja kementerian/lembaga yang diterbitkan secara berkala. Manakah urutan penerbitan jenis pagu yang tepat beserta bulan penerbitannya yang sah secara hukum?

A. Pagu Anggaran (April) -> Pagu Indikatif (Juli) -> Alokasi Anggaran (Oktober) B. Pagu Indikatif (April) -> Pagu Anggaran (Juli) -> Alokasi Anggaran (Oktober) C. Pagu Indikatif (Mei) -> Pagu Anggaran (Agustus) -> Alokasi Anggaran (Desember) D. Pagu Anggaran (Mei) -> Alokasi Anggaran (Agustus) -> Pagu Indikatif (Oktober) E. Alokasi Anggaran (April) -> Pagu Indikatif (Juli) -> Pagu Anggaran (Oktober)

10. Mandat konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah untuk memprioritaskan alokasi belanja wajib (*mandatory spending*) guna mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan. Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, porsi minimum alokasi anggaran wajib untuk sektor pendidikan adalah sebesar...

A. Minimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kotor B. Minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja C. Minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) D. Minimal 10% dari alokasi Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diserahkan ke daerah E. Minimal 15% dari total penerimaan perpajakan domestik bruto

11. Konstitusi di Indonesia mengantisipasi adanya kegagalan konsensus politik di legislatif dalam penetapan anggaran belanja negara tahunan. Jika draf Rancangan APBN (RAPBN) yang diusulkan oleh Presiden ditolak dan tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna khusus, maka tindakan hukum yang konstitusional dilakukan oleh Pemerintah adalah...

A. Presiden membubarkan DPR dan mengeluarkan Perpu APBN darurat secara sepihak B. Pemerintah menghentikan seluruh layanan publik dan menunda gaji seluruh PNS sampai draf baru disetujui C. Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran yang lalu D. Pemerintah meminjam dana darurat kepada Bank Indonesia tanpa bunga untuk mendanai operasional setahun penuh E. Mahkamah Konstitusi mengambil alih fungsi anggaran legislatif untuk menetapkan APBN sementara

12. Transisi penyajian postur APBN di Indonesia dari format tradisional T-Account menjadi format I-Account membawa perubahan mendasar bagi keterbukaan postur pembiayaan. Di dalam format T-Account (sebelum tahun 2000), bagaimana perlakuan pencatatan atas penarikan utang pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok utang dilakukan?

A. Penarikan utang dicatat sebagai Pembiayaan Anggaran, sedangkan pembayaran cicilan pokok dicatat terpisah di bawah pos Belanja Barang. B. Penarikan utang dan pembayaran cicilan pokok utang dicatat sebagai komponen "Penerimaan Pembangunan" secara simetris dalam satu akun neto. C. Penarikan utang dicatat sebagai bagian dari komponen "Penerimaan Pembangunan", sedangkan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang digabung menjadi satu di bawah pos "Belanja Rutin". D. Penarikan utang murni diabaikan dari postur APBN, sedangkan pembayaran cicilan pokok langsung memotong realisasi penerimaan pajak secara bruto. E. Penarikan utang dicatat di bawah pos "Belanja Pembangunan", sedangkan cicilan pokok dialihkan sebagai dana cadangan luar negeri.

13. Di dalam draf postur Rancangan APBN suatu tahun anggaran, dirumuskan target indikator dan alokasi anggaran sebagai berikut (dalam triliun rupiah):
* Target Pendapatan Negara dan Hibah: **Rp2.800 triliun**
* Alokasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L dan Non-K/L): **Rp2.100 triliun**
* Alokasi Transfer ke Daerah (TKD): **Rp900 triliun**
* Alokasi untuk Pembayaran Bunga Utang: **Rp480 triliun**

Berdasarkan data postur di atas, berapakah nominal **Keseimbangan Primer** (*Primary Balance*) yang tercatat dalam rancangan APBN tersebut?

A. -Rp200 triliun B. -Rp100 triliun C. +Rp100 triliun D. +Rp280 triliun E. +Rp480 triliun

14. Aturan disiplin pembatasan fiskal (*fiscal rules*) di Indonesia diatur di dalam undang-undang guna menjaga sustainabilitas kesinambungan APBN. Salah satu batasannya adalah defisit anggaran APBN tahunan dibatasi maksimal sebesar 3% terhadap Produk Domestik Buto (PDB). Jika proyeksi nilai nominal PDB Indonesia adalah sebesar **Rp27.000 triliun**, dan pemerintah menargetkan total Pendapatan Negara sebesar **Rp3.200 triliun**, berapakah nominal batas tertinggi **Belanja Negara** (dalam triliun rupiah) yang diperkenankan agar APBN tersebut tetap mematuhi ketentuan hukum?

A. Rp2.390 triliun B. Rp3.200 triliun C. Rp3.720 triliun D. Rp4.010 triliun E. Rp16.200 triliun

15. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), terdapat sinkronisasi hierarki hubungan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Di bawah sistem ini, dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berjangka waktu 20 tahun adalah RPJPN, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang berjangka waktu 5 tahun adalah RPJMN. Manakah dari dokumen rencana kerja Kementerian/Lembaga (K/L) berjangka waktu 5 tahun yang disusun secara selaras mengacu pada RPJMN?

A. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) B. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) C. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) D. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) E. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

16. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023, sistem penganggaran pemerintah modern didasarkan pada tiga pilar utama. Salah satu pilar tersebut mengintegrasikan seluruh belanja operasional (belanja rutin) dan belanja non-operasional (belanja pembangunan) ke dalam satu dokumen anggaran terpadu (DIPA tunggal) guna menghilangkan duplikasi kegiatan dan anggaran. Pilar penganggaran modern yang dimaksud adalah...

A. Penganggaran Terpadu (Unified Budget) B. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) C. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) D. Bagan Akun Standar (BAS) E. Bagan Rekening Tunggal (TSA)

17. Di dalam administrasi keuangan negara, Bagan Akun Standar (BAS) menggunakan kode numerik berdigit tunggal sebagai pengidentifikasi jenis pos utama laporan keuangan kementerian. Jika kementerian mencatatkan pengeluaran kas dinas untuk membayar tagihan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial secara berturut-turut, maka digit pertama pada kode akun belanja tersebut secara berurutan wajib diawali dengan angka...

A. 1, 2, 3, dan 4 B. 5, 5, 5, dan 5 C. 5, 6, 7, dan 9 D. 4, 5, 6, dan 7 E. 9, 9, 9, dan 9

18. Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) di instansinya. Di tingkat satuan kerja (satker), KPA menunjuk jajaran pejabat perbendaharaan operasional. Siapakah pejabat fungsional perbendaharaan yang secara hukum memegang wewenang penuh untuk melakukan pengujian wetmatigheid (keabsahan tagihan), menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta melakukan perikatan kontrak/perjanjian tertulis dengan pihak ketiga?

A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) B. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) C. Bendahara Pengeluaran satker D. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa E. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

19. Berdasarkan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4), negara berkewajiban untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi pemenuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jika di dalam rancangan UU APBN suatu tahun anggaran disetujui total Belanja Negara dialokasikan sebesar **Rp3.300.000.000.000.000,00** (tiga kuadriliun tiga ratus triliun rupiah), berapakah nilai nominal **mandatory spending pendidikan** minimal (dalam rupiah) yang wajib dialokasikan di dalam APBN tahun berkenaan?

A. Rp330.000.000.000.000,00 B. Rp660.000.000.000.000,00 C. Rp990.000.000.000.000,00 D. Rp1.650.000.000.000,00 E. Rp3.300.000.000.000.000,00

20. Dalam siklus penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), diselenggarakan forum *Trilateral Meeting* pendahuluan sebelum draf APBN resmi diserahkan ke DPR. Forum ini mempertemukan kementerian teknis sektoral, Kementerian PPN/Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Manakah fokus penelaahan utama yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab **DJA Kementerian Keuangan** di dalam pertemuan tersebut?

A. Menelaah kesesuaian target indikator program kementerian dengan sasaran prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). B. Menelaah kelayakan rincian biaya (*costing*) dari rencana kerja satker, kepatuhan terhadap Standar Biaya Masukan (SBM), standar struktur biaya, serta kepatuhan batas pagu anggaran. C. Mengaudit keandalan bukti fisik kuitansi pertanggungjawaban belanja operasional satker kementerian pada tahun anggaran berjalan. D. Menentukan daftar nama perusahaan swasta yang berhak dimenangkan dalam tender pembangunan konstruksi dinas. E. Menandatangani persetujuan pengalihan pagu Belanja Pegawai menjadi Belanja Modal kementerian secara sepihak.

21. Demi menegakkan tata kelola pengendalian intern yang sehat, PP Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 mengatur batas penindakan disiplin melalui larangan keras perangkapan jabatan pejabat perbendaharaan di tingkat satuan kerja (satker). Manakah di antara bentuk perangkapan jabatan perbendaharaan darurat berikut yang **secara hukum DILARANG KERAS** dalam kondisi apa pun tanpa ada pengecualian?

A. Kepala Satker selaku KPA merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). C. Kepala Satker selaku KPA merangkap jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). D. Bendahara Pengeluaran Pembantu merangkap tugas sebagai petugas pengumpul kuitansi belanja sementara. E. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap tugas sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa satker bernilai di bawah Rp200 juta.

22. KPPN memonitor kepatuhan satker dalam mengelola kas operasionalnya secara disiplin. Berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan APBN, KPPN wajib menyampaikan surat teguran tertulis atau melakukan sanksi pengurangan pagu Uang Persediaan (UP) satker secara sepihak apabila satker terbukti...

A. Tidak mengajukan Surat Pertanggungjawaban/Penggantian Uang Persediaan (GUP) Tunai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut sejak SP2D-UP/GUP terakhir diterbitkan. B. Menggunakan dana UP untuk membayar paket pengadaan konstruksi fisik dengan nilai kontrak di atas Rp100 juta. C. Melakukan penarikan dana UP menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) di luar hari kerja operasional dinas. D. Menyimpan dana UP Tunai di dalam brankas besi satker dengan saldo di bawah batas minimum Rp10.000.000,00. E. Mengajukan permohonan TUP tanpa melampirkan rencana detail rincian belanja operasional bulanan.

23. Instansi pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan jasa layanannya. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 jo. PMK Nomor 129/PMK.05/2020, bagaimana ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bagi instansi BLU yang didanai murni dari pendapatan jasa layanannya sendiri (pendapatan non-APBN Rupiah Murni)?

A. BLU wajib tunduk 100% pada seluruh prosedur Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah komersial umum. B. BLU diberikan pengecualian khusus, di mana PBJP dapat diselenggarakan berdasarkan fleksibilitas praktik bisnis yang sehat melalui Peraturan Pemimpin BLU. C. BLU dilarang melakukan transaksi pengadaan barang/jasa komersial dan seluruh kebutuhannya wajib dipasok oleh Kementerian Keuangan. D. BLU wajib meminta izin tertulis dari Komisi Keuangan DPR RI untuk setiap paket pengadaan di atas Rp50 juta. E. BLU hanya diperbolehkan melakukan pengadaan barang/jasa melalui skema tender internasional dengan penjaminan Bank Dunia.

24. Sebuah satuan kerja dinas perwakilan daerah menyepakati kontrak pengadaan jasa sewa kendaraan operasional senilai **Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%**. Berdasarkan kontrak, masa pelaksanaan pekerjaan wajib diselesaikan 100% paling lambat tanggal 15 Oktober 2026. Namun, karena kendala ketersediaan unit dari vendor swasta, pekerjaan baru selesai penuh dan ditandatangani BAST-nya pada tanggal 25 Oktober 2026 (mengalami keterlambatan selama 10 hari kalender). Berapakah nominal sanksi denda keterlambatan pengadaan (dalam rupiah) yang wajib dipotong PPK dari nilai tagihan penyedia?

A. Rp3.330.000,00 B. Rp3.000.000,00 C. Rp2.700.000,00 D. Rp1.650.000,00 E. Rp1.500.000,00

25. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang diatur di dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 memuat tiga unsur utama, yaitu *Resource Envelope* (Top-Down), Rencana Kebutuhan Pendanaan (Bottom-Up), dan Kerangka Rekonsiliasi. Manakah pernyataan berikut yang secara tepat menggambarkan fungsi penting dari **Kerangka Rekonsiliasi** dalam penyusunan KPJM tersebut?

A. Forum bulanan untuk mencocokkan secara akuntansi saldo kas di brankas bendahara pengeluaran satker dengan catatan mutasi bank KPPN. B. Proses mendamaikan perbedaan (*gap*) antara proyeksi perkiraan kebutuhan pendanaan kebijakan yang sedang berjalan (*on-going policies / baseline*) dengan batas aman ketersediaan pagu makro (*resource envelope*) akibat adanya perubahan parameter ekonomi makro atau penyesuaian arah kebijakan pemerintah baru. C. Skema pembagian bagi hasil pajak daerah secara otomatis dari kas provinsi langsung ke kas daerah kabupaten/kota penghasil. D. Penggabungan transaksi penerimaan perpajakan dan PNBP ke dalam format I-Account secara berimbang. E. Persetujuan tertulis DPR RI untuk menghapus secara permanen hak tagih piutang negara kementerian yang tidak tertagih.

26. Di bawah prinsip penganggaran terpadu (*Unified Budget*), Indonesia menerapkan klasifikasi belanja berbasis 11 Fungsi Kepemerintahan yang diadopsi dari COFOG PBB/IMF. Jika Kementerian Agama mengalokasikan anggaran dalam DIPA satker untuk membayar gaji pokok PNS guru agama Islam, guru agama Kristen, serta staf administrasi madrasah/sekolah keagamaan negeri di bawah naungannya, ke dalam fungsi manakah belanja operasional tersebut wajib diklasifikasikan?

A. Fungsi Pelayanan Umum (Fungsi 01) B. Fungsi Agama (Fungsi 09) C. Fungsi Pendidikan (Fungsi 10) D. Fungsi Ekonomi (Fungsi 04) E. Fungsi Perlindungan Sosial (Fungsi 11)

27. Pemerintah mengoptimalkan transformasi ekosistem digital pengadaan barang/jasa melalui pemanfaatan E-Katalog (Nasional, Sektoral, Lokal) dan Toko Daring (*online shop*). Manakah pernyataan berikut yang secara tepat menggambarkan batasan operasional dan kriteria utama penggunaan instrumen **Toko Daring** bagi satker kementerian berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021?

A. Toko Daring wajib digunakan untuk pengadaan konstruksi bendungan raksasa bernilai di atas Rp50 miliar murni berdasarkan kualifikasi penawaran terendah. B. Toko Daring digunakan untuk memproses transaksi barang/jasa standar yang kebutuhan instansi dinasnya bernilai kecil, berisiko rendah, tersedia di pasar ritel, dan diproses melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). C. Toko Daring merupakan aplikasi penunjukan langsung secara manual yang murni dikontrol oleh tim penyidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. D. Toko Daring hanya boleh diakses oleh menteri teknis selaku pengguna anggaran untuk keperluan konsumsi pribadi keluarga menteri. E. Toko Daring diperuntukkan bagi transaksi impor rahasia suku cadang persenjataan militer strategis internasional.

28. Tambahan Uang Persediaan (TUP) diajukan oleh satker untuk membiayai pengeluaran mendesak yang tidak dapat ditunda selama satu bulan berjalan. Berdasarkan peraturan perbendaharaan PMK Nomor 107/2024, dalam hal dana TUP telah dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran, bagaimana ketentuan sanksi keras yang dijatuhkan oleh KPPN apabila satker tidak mempertanggungjawabkan atau tidak menyetor kembali sisa dana TUP tersebut hingga batas waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal SP2D-TUP diterbitkan?

A. KPPN akan menonaktifkan akun aplikasi SAKTI satker secara permanen dan menolak pengesahan draf RKA-K/L tahun berikutnya. B. KPPN akan membekukan (melakukan penangguhan) pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk jenis Belanja Barang (Akun 52) dan Belanja Modal (Akun 53) baru satker yang bersangkutan, kecuali untuk SPM gaji/belanja pegawai rutin. C. KPPN akan menyita gedung kantor fisik satker secara sepihak untuk dijual lelang sebagai ganti rugi pemulihan kas negara. D. KPPN otomatis membatalkan seluruh realisasi belanja modal satker tahun anggaran berjalan yang laporan keuangannya belum diaudit. E. KPPN akan memotong hak keuangan (gaji pokok) Kepala Satker selaku KPA secara tunai sebesar 50% setiap bulan berjalan hingga sisa utang lunas.

29. Sebuah Satuan Kerja Balai Riset Teknologi memiliki total pagu Belanja Barang (Kode 52) dan Belanja Modal (Kode 53) yang masuk dalam kategori *UP-eligible* sebesar **Rp12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 107/2024, besaran pagu Uang Persediaan (UP) satker ditetapkan sebesar setinggi-tingginya 1/12 dari pagu belanja tersebut dengan batas maksimal Rp500.000.000,00.

Satker tersebut menerapkan pembagian porsi UP operasional standar, yaitu **60% sebagai UP Tunai** dan **40% sebagai UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP)**. Hingga pertengahan bulan berjalan, Bendahara Pengeluaran mencatat realisasi penggunaan kas UP Tunai telah digunakan dan terkumpul kuitansinya senilai **Rp135.000.000,00**. Berapakah sisa nominal **UP Tunai** minimal (dalam rupiah) yang **masih wajib dibelanjakan** oleh satker tersebut agar secara hukum berhak mengajukan revolving (pengisian kembali dana) melalui Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) ke KPPN?

A. Rp15.000.000,00 B. Rp45.000.000,00 C. Rp150.000.000,00 D. Rp165.000.000,00 E. Rp300.000.000,00

30. Di dalam administrasi perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diklasifikasikan sebagai Pajak Tidak Langsung. Karakteristik utama yang membedakan Pajak Tidak Langsung dengan Pajak Langsung (seperti PPh) berdasarkan pelimpahan beban ekonominya adalah...

A. Pajak Tidak Langsung wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tanpa boleh diwakilkan oleh siapa pun. B. Pajak Tidak Langsung bebannya secara ekonomis dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain (konsumen akhir). C. Pajak Tidak Langsung tarif pajaknya murni bersifat progresif mengikuti kenaikan penghasilan subjek. D. Pajak Tidak Langsung hanya dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak. E. Pajak Tidak Langsung hanya dikenakan apabila wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

31. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik khusus. Ditinjau dari tujuan filosofis pemungutannya, fungsi utama pengenaan Cukai bagi perekonomian nasional adalah...

A. Untuk mempermudah arus masuk barang impor komersial swasta secara bebas dan tanpa batas. B. Untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat setinggi-tingginya demi pertumbuhan ekonomi makro. C. Untuk membatasi dan mengendalikan konsumsi serta mengawasi peredaran barang-barang tertentu karena dampak eksternalitas negatifnya bagi masyarakat/lingkungan. D. Untuk memindahkan seluruh hak kepemilikan pabrik swasta menjadi milik kementerian teknis sektoral. E. Untuk memberikan subsidi tunai langsung kepada produsen rokok polos tanpa pita cukai.

32. Dalam postur APBN, pemerintah menerima kiriman dana hibah berupa uang tunai dari organisasi internasional PBB untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Di dalam struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBN, bagaimanakah posisi pencatatan transaksi penerimaan dana hibah tersebut secara sah?

A. Dicatat sebagai pos Penerimaan Pembiayaan yang menimbulkan kewajiban utang jangka panjang di neraca. B. Dicatat sebagai pos Pendapatan Negara murni (Kelompok Pendapatan Hibah) yang menambah ekuitas bersih pemerintah. C. Dicatat langsung sebagai pengurang pengeluaran Belanja Lain-lain satker di draf anggaran berjalan. D. Dicatat sebagai penambah modal saham pemerintah pada BUMN sektor keuangan secara sepihak. E. Dicatat sebagai dana jaminan titipan perdata milik swasta luar negeri di Bank Indonesia.

33. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), siapakah yang dimaksud dengan subjek "Wajib Bayar" PNBP secara yuridis?

A. Setiap pegawai negeri sipil yang menerima pembayaran tunjangan kinerja dari alokasi rupiah murni APBN. B. Orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Hanya badan usaha swasta berstatus penanaman modal asing yang melakukan eksploitasi minyak bumi di laut lepas. D. Anggota legislatif DPR RI yang mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. E. Lembaga donor internasional yang menyalurkan dana hibah darurat penanganan bencana alam.

34. Ekosistem Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia mengelompokkan instansi pemerintah ke dalam tiga pilar bidang layanan utama. Manakah dari institusi pemerintah berikut yang secara sah dikategorikan ke dalam pilar bidang layanan **Pengelola Kawasan**?

A. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) B. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo dan Universitas Gadjah Mada C. BP Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) D. Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) E. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

35. Dalam administrasi perpajakan nasional, dikenal tiga sistem pemungutan utama. Ketika aparat pajak (fiskus) memegang wewenang penuh untuk menghitung, menetapkan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dan menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak (seperti pada Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan / PBB-P3), sistem pemungutan yang diterapkan adalah...

A. Self Assessment System B. Official Assessment System C. Withholding Tax System D. Semi-Self Assessment System E. Direct Billing System

36. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengemban empat fungsi strategis yang saling mendukung. Ketika aparat Bea Cukai melakukan operasi patroli laut terpadu guna menggagalkan penyelundupan satwa langka yang dilindungi, pakaian bekas ilegal (*thrifting*), dan obat-obatan terlarang dari luar negeri, DJBC sedang menjalankan perannya sebagai...

A. Revenue Collector B. Trade Facilitator C. Industrial Assistance D. Community Protector E. Border Controller Specialist

37. Kementerian Keuangan menyediakan berbagai kemudahan kepabeanan guna merangsang aktivitas industrialisasi nasional. Manakah pernyataan berikut yang secara tepat menjelaskan perbedaan manfaat yuridis bagi perusahaan manufaktur penerima fasilitas **Kawasan Berikat (KB)** dibandingkan penerima fasilitas **Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)**?

A. Kawasan Berikat berada di bawah kepemilikan mutlak asing tanpa pengawasan Bea Cukai, sedangkan KITE diawasi ketat setiap hari oleh aparat perwakilan daerah. B. Kawasan Berikat memberikan penangguhan Bea Masuk atas impor bahan baku yang diolah di dalam kawasan fisik khusus berikat, sedangkan KITE memberikan pembebasan atau pengembalian (*drawback*) Bea Masuk atas bahan baku yang diimpor untuk diolah dan diekspor kembali oleh perusahaan yang berlokasi di mana saja. C. Kawasan Berikat hanya diperuntukkan bagi komoditas mineral tambang mentah, sedangkan KITE hanya untuk produk pangan pertanian nasional. D. Kawasan Berikat membebaskan perusahaan dari kewajiban penyetoran PPh 21 karyawan, sedangkan KITE membebaskan perusahaan dari audit BPK. E. Kawasan Berikat membolehkan 100% hasil produksinya dijual ke pasar domestik secara bebas, sedangkan KITE melarang keras penjualan domestik.

38. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dirancang dengan karakteristik fleksibilitas tinggi. Pendapatan yang diperoleh BLU dari hasil jasa pelayanan publik (seperti biaya kuliah mahasiswa PTN BLU atau biaya pengobatan pasien RSUD BLU) dikategorikan sebagai PNBP yang dikecualikan dari Asas Universalitas. Implikasi hukum dari pengecualian tersebut adalah...

A. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung (*netting*) oleh BLU bersangkutan untuk membiayai belanja operasional tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara. B. Pendapatan tersebut boleh dibagikan seluruhnya sebagai keuntungan komersial pemegang saham swasta. C. Pendapatan tersebut dibebaskan secara mutlak dari kewajiban pelaporan pertanggungjawaban dalam mekanisme draf APBN. D. Pendapatan tersebut wajib disetorkan 100% bruto ke kas negara dalam waktu maksimal 1 hari kerja setelah transaksi terjadi. E. Pendapatan tersebut dikonversi otomatis menjadi investasi jangka panjang permanen di bawah kendali Bank Indonesia.

39. Kementerian Luar Negeri memungut biaya atas penerbitan visa kunjungan bagi warga negara asing dan legalisasi dokumen perdata internasional di kedutaan besar RI. Berdasarkan pengelompokan resmi objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, jenis transaksi tersebut secara hukum diklasifikasikan ke dalam kelompok...

A. Pengelolaan Barang Milik Negara B. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan C. Pelayanan D. Pengelolaan Dana E. Hak Negara Lainnya

40. Dalam proses pengajuan untuk bertransformasi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU), suatu satuan kerja (satker) kementerian teknis wajib memenuhi tiga persyaratan yang dipersyaratkan undang-undang. Di antara dokumen-dokumen berikut, manakah yang merupakan pemenuhan **Persyaratan Administratif** yang wajib dilampirkan oleh satker?

A. Rekomendasi tertulis dari Komisi Keuangan DPR RI dan draf surat keputusan pembebanan kerugian negara. B. Dokumen draf Rencana Bisnis Strategis (RBS), Standar Pelayanan Minimum (SPM), Laporan Keuangan Pokok, serta Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja. C. Sertifikat tanah dinas yang dijamin bersih tanpa sengketa perdata oleh juru sita pengadilan negeri. D. Bukti kepemilikan modal saham minoritas pada lima perusahaan swasta komersial luar negeri. E. Dokumen draf analisis kelayakan penarikan pinjaman jangka panjang daerah dari perbankan komersial swasta.

41. Pengelolaan piutang negara yang timbul dari transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib dikelola secara tertib dan disiplin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan secara sah dikenakan sanksi denda administratif sebesar...

A. 1% per bulan dari jumlah PNBP terutang, dan bagian dari bulan dihitung proporsional per hari kalender. B. 2% per bulan dari jumlah PNBP terutang, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. C. 5% flat sekali pengenaan tanpa ada perhitungan kelipatan masa keterlambatan bulan berjalan. D. 10% per tahun yang dihitung menggunakan metode bunga majemuk harian di kas perbankan. E. Dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 per hari kalender dari nilai bruto kontrak.

42. Sistem perpajakan internasional dan domestik dirancang berdasarkan asas-asas yurisdiksi pemungutan yang diakui secara hukum positif. Ketika Pemerintah Republik Indonesia mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas seluruh penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri (*world-wide income principle*), pemerintah sedang menerapkan...

A. Asas Sumber B. Asas Domisili (Kedaulatan Tempat Tinggal) C. Asas Kebangsaan (Kedaulatan Kewarganegaraan) D. Asas Territorial Terbatas E. Asas Keadilan Kelayakan Finansial

43. Pemerintah berencana menetapkan perluasan Barang Kena Cukai (BKC) baru berupa kantong plastik sekali pakai guna mengendalikan eksternalitas negatif kerusakan ekosistem lingkungan hidup. Ditinjau dari aspek legalitas formal, bagaimanakah prosedur hukum yang wajib ditempuh pemerintah sebelum secara sah menetapkan suatu objek komoditas baru menjadi Barang Kena Cukai (BKC)?

A. Cukup ditetapkan secara sepihak melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tanpa persetujuan menteri. B. Wajib diusulkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk dibahas dan disetujui bersama di dalam penyusunan draf Rancangan APBN tahun anggaran berjalan. C. Cukup disahkan menggunakan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati) setempat sebagai bagian dari PAD daerah. D. Harus diputuskan secara perdata melalui sidang arbitrase dagang internasional di markas WTO Swiss. E. Menunggu hasil audit kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyatakan satker kementerian merugi.

44. Dalam akuntansi perbendaharaan negara, terjadi dualitas pencatatan atas kekayaan pemerintah. Bagaimanakah perbandingan kedudukan hukum kepemilikan aset pada kementerian teknis berbentuk **Badan Layanan Umum (BLU)** dengan aset pada **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** sektor infrastruktur?

A. Aset BLU dikategorikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan aset BUMN dikategorikan sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan. B. Aset BLU berstatus sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan (tetap menjadi BMN di bawah kementerian induk), sedangkan aset BUMN berstatus sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dari mekanisme APBN murni. C. Aset BLU dimiliki secara perorangan oleh pimpinan BLU, sedangkan aset BUMN dimiliki secara merdeka oleh seluruh anggota DPR RI. D. Kedua institusi tersebut memiliki aset privat yang dibebaskan dari kewajiban pencatatan neraca keuangan kepemerintahan pusat. E. Aset BLU mutlak berada di bawah kedaulatan moneter Bank Indonesia, sedangkan aset BUMN berada di bawah kementerian dalam negeri.

45. Satuan kerja kementerian yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU wajib menyusun rencana keuangan tahunan secara mandiri. Nama dokumen rencana bisnis dan anggaran tahunan BLU serta bagaimanakah mekanisme integrasi dokumen tersebut ke dalam siklus penganggaran Kementerian Negara/Lembaga?

A. Menyusun draf Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK) yang langsung diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak tanpa reviu kementerian. B. Menyusun draf Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disetarakan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) kementerian induk guna dikonsolidasikan dalam penyusunan draf APBN. C. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disahkan melalui keputusan gubernur setempat. D. Menyusun Nota Kesepakatan Anggaran (NKA) yang murni hanya boleh memuat komponen belanja operasional non-rupiah murni saja. E. Menyusun draf Pagu Indikatif sektoral yang langsung dikirimkan ke Badan Anggaran DPR RI tanpa melalui menteri teknis.

46. Untuk memperkuat tata kelola, efisiensi, dan pengawasan internal pelayanan, pemerintah menetapkan organ Dewan Pengawas bagi BLU yang memenuhi kriteria batas kuantitatif tertentu. Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025** terbaru, berapakah batas minimum omzet dan nilai aset yang mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas dengan jumlah keanggotaan sebanyak **5 (lima) orang**?

A. Omzet minimal Rp15 miliar dan nilai aset minimal Rp50 miliar. B. Omzet minimal Rp30 miliar dan nilai aset minimal Rp75 miliar. C. Omzet minimal Rp40 miliar dan nilai aset minimal Rp100 miliar. D. Omzet minimal Rp60 miliar dan nilai aset minimal Rp150 miliar. E. Omzet minimal Rp100 miliar dan nilai aset minimal Rp300 miliar.

47. Pabrik minuman keras swasta bermaksud melakukan impor etil alkohol dalam jumlah besar untuk diolah menjadi barang kena cukai (MMEA). Atas impor tersebut, pengusaha memohon fasilitas penangguhan pembayaran cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cukai, penangguhan pembayaran cukai tersebut secara sah dapat diberikan apabila...

A. Pengusaha berjanji akan menyerahkan 50% laba bersih usahanya secara informal kepada bendahara dinas kementerian teknis. B. Barang kena cukai tersebut dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan untuk tujuan ekspor, dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat, atau setelah pengusaha menyerahkan jaminan berupa jaminan bank atau surat sanggup bayar (*security*). C. Pengusaha bersedia memperkerjakan seluruh keluarga dekat aparat Bea Cukai setempat sebagai dewan komisaris pabrik swasta. D. Pabrik mengalami musibah kebakaran kecil yang tidak mengganggu jalannya kegiatan produksi bulanan berjalan. E. Pengusaha menolak untuk diaudit laporan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

48. Kantor Wilayah Kementerian Agama menyewa seorang tenaga ahli hukum eksternal yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mengkaji draf perjanjian hibah tanah wakaf. Kesepakatan nilai imbalan bersih jasa hukum tersebut disepakati sebesar **Rp50.000.000,00 (tidak termasuk PPN)**. Berdasarkan ketentuan pemotongan pajak penghasilan pihak ketiga (PPh Pasal 23) dengan tarif standar wajib sebesar 2% bagi wajib pajak ber-NPWP, berapakah nominal **PPh Pasal 23** yang wajib dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran karena penerima jasa tidak memiliki NPWP?

A. Rp1.000.000,00 B. Rp2.000.000,00 C. Rp4.000.000,00 D. Rp5.000.000,00 E. Rp10.000.000,00

49. Bendahara Pengeluaran Balai Pelatihan Kelautan membeli berbagai perlengkapan meja kursi kantor satker dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) swasta nasional. Nilai total tagihan bruto yang tercantum di dalam kuitansi pembayaran adalah sebesar **Rp88.800.000,00 (dinyatakan nilai ini sudah termasuk PPN sebesar 11%)**. Berapakah nominal **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** yang sah wajib dipungut oleh Bendahara Pengeluaran tersebut?

A. Rp9.768.000,00 B. Rp8.800.000,00 C. Rp8.000.000,00 D. Rp7.200.000,00 E. Rp9.000.000,00

50. Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan mengimpor peralatan laboratorium pertahanan dari luar negeri dengan nilai pabean (CIF) sebesar **USD 5,000.00**. Kurs konversi yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan pada hari penyelesaian dokumen pabean adalah sebesar **Rp16.000,00 per USD**. Jika diketahui atas impor peralatan tersebut dikenakan Bea Masuk dengan tarif *ad valorem* sebesar **15%**, berapakah nominal rupiah **Bea Masuk** yang wajib dilunasi importir ke kas negara?

A. Rp8.000.000,00 B. Rp10.000.000,00 C. Rp12.000.000,00 D. Rp15.000.000,00 E. Rp18.000.000,00

51. Sebuah perusahaan mengimpor komponen perakitan mobil listrik dari Korea Selatan dengan nilai pabean (CIF) disepakati sebesar **Rp150.000.000,00**. Atas impor tersebut dikenakan Bea Masuk dengan tarif sebesar **10%**. Ditinjau dari kewajiban Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terkini, impor tersebut dikenakan PPN Impor sebesar **11%** dan PPh Pasal 22 Impor sebesar **2,5%** (karena importir memiliki kartu Angka Pengenal Importir / API). Berapakah total akumulasi **seluruh pungutan negara** (Bea Masuk ditambah PPN Impor dan PPh 22 Impor) yang wajib disetorkan wajib bayar melalui sistem pembayaran cukai terpadu?

A. Rp35.250.000,00 B. Rp37.275.000,00 C. Rp22.275.000,00 D. Rp15.000.000,00 E. Rp40.000.000,00

52. PT Rimba Raya terlambat menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa iuran royalti kehutanan murni sebesar **Rp200.000.000,00**. Jatuh tempo penyetoran yang sah adalah tanggal **10 April 2026**, namun perusahaan baru melakukan penyetoran dan divalidasi elektronik oleh bank persepsi pada tanggal **15 Juli 2026**. Berdasarkan ketetapan sanksi denda administratif UU PNBP No. 9 Tahun 2018, berapakah nominal sanksi denda administratif keterlambatan yang wajib dilunasi PT Rimba Raya?

A. Rp12.000.000,00 B. Rp16.000.000,00 C. Rp20.000.000,00 D. Rp4.000.000,00 E. Rp8.000.000,00

53. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) jo. PP No. 35 Tahun 2023, dalam rangka penertiban administrasi dan rasionalisasi retribusi daerah guna menekan biaya logistik nasional serta mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*), golongan retribusi daerah disederhanakan secara kaku. Manakah yang merupakan 3 (tiga) golongan retribusi resmi yang diakui secara sah pasca-UU HKPD?

A. Retribusi Pelayanan Umum, Retribusi Pelayanan Bisnis, dan Retribusi Perizinan Khusus B. Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu C. Retribusi Daerah, Retribusi Sektoral, dan Retribusi Khusus Otonomi D. Retribusi Pajak, Retribusi Perizinan, dan Retribusi Komersial Aset E. Retribusi Layanan Dasar, Retribusi Konsesi Daerah, dan Retribusi Pajak Opsen

54. Opsen Pajak Daerah diperkenalkan dalam UU HKPD sebagai pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu. Salah satu karakteristik utama dari desain Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang diatur secara ketat oleh pembuat undang-undang agar tidak menimbulkan resistensi publik dan tidak membebani masyarakat pembayar pajak secara berlebihan adalah...

A. Wajib Pajak dibebaskan dari pokok pajak utama apabila telah melakukan pelunasan opsen. B. Besaran tarif dan nominal opsen dapat ditolak secara sepihak oleh wajib pajak jika kualitas pelayanan publik Pemda dinilai buruk. C. Pengenaan opsen dilaksanakan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung oleh Wajib Pajak pada saat berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009. D. Seluruh nominal opsen ditanggung dan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat menggunakan sisa pagu Dana Desa berjalan. E. Opsen murni dikenakan secara selektif kepada badan usaha asing komersial berskala multinasional yang beroperasi di kawasan terpencil.

55. Sesuai dengan prinsip penyelarasan tata kelola APBN-APBD demi kesinambungan fiskal nasional, pemerintah melakukan restrukturisasi taksonomi draf anggaran belanja untuk daerah. Perubahan penting yang dicatat sejak berlakunya UU HKPD adalah pengalokasian komponen "Dana Desa" yang sebelumnya disajikan terpisah dari Transfer ke Daerah di dalam payung anggaran "Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)", kini disatukan dan dimasukkan sepenuhnya ke dalam satu rumpun klasifikasi besar tunggal, yaitu...

A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik B. Transfer ke Daerah (TKD) C. Belanja Pemerintah Pusat di Daerah D. Pembiayaan Jangka Panjang Daerah E. Dana Otonomi Khusus Terpadu Sektoral

56. Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal nasional guna mengendalikan laju inflasi domestik dan menjaga stabilitas ekonomi makro, Pemerintah Pusat memegang otoritas pembatasan disiplin anggaran daerah (*fiscal rules*). Berdasarkan ketentuan UU HKPD, berapakah batas tertinggi akumulasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh daerah yang sah secara nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran berkenaan?

A. Maksimal 0,1% dari PDB B. Maksimal 0,3% dari PDB C. Maksimal 1,0% dari PDB D. Maksimal 3,0% dari PDB E. Maksimal 5,0% dari PDB

57. Sebuah perusahaan tambang batu bara beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim dan melakukan ketetapan pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) terutang kepada Kas Daerah Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp600.000.000,00**. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023, transaksi wajib pajak ini juga dikenakan Opsen Pajak MBLB untuk bagian Provinsi Sumatera Selatan yang dipungut bersamaan menggunakan metode bagi-bayar otomatis (*split payment*). Berapakah nominal **Opsen Pajak MBLB** yang wajib dilunasi oleh wajib pajak tersebut dan akan ditransfer langsung ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

A. Rp48.000.000,00 B. Rp150.000.000,00 C. Rp396.000.000,00 D. Rp480.000.000,00 E. Rp528.000.000,00

58. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi dan kebutuhan pelayanan dasarnya telah terpenuhi dapat membentuk Dana Abadi Daerah (DAD). Pernyataan manakah berikut yang menjelaskan ketentuan hukum mengenai pengusahaan dan pemanfaatan DAD secara tepat?

A. Dana pokok DAD dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Kepala Daerah murni untuk membiayai belanja pegawai yang mengalami kenaikan darurat di tengah tahun anggaran. B. DAD wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), ditempatkan pada investasi bebas risiko, dan hasil pengelolaannya sah digunakan untuk mendanai pelayanan publik yang tidak mengganggu pelayanan dasar daerah. C. DAD dibentuk murni melalui Keputusan Kepala Daerah (Perkada) secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan DPRD dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. D. Seluruh hasil pengelolaan/investasi dari DAD wajib disetorkan kembali setiap akhir tahun anggaran sebagai PNBP ke Kas Negara guna memulihkan defisit APBN Pusat. E. Dana pokok DAD dapat ditarik kembali sewaktu-waktu tanpa batasan legal jika daerah mengalami Silpa negatif pada akhir periode pelaporan berjalan.

59. Reformasi formula alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan UU HKPD beralih menggunakan pendekatan Celah Fiskal yang lebih dinamis. Di bawah peraturan perundangan yang berlaku (PP Nomor 37 Tahun 2023), dalam menghitung Potensi Pendapatan Daerah (PPD) sebagai pengurang Kebutuhan Fiskal daerah, komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) manakah yang secara hukum diperhitungkan ke dalam formula tersebut?

A. DAK Fisik bidang infrastruktur dasar pelayanan publik jalan jembatan tahun anggaran sebelumnya. B. DAK Nonfisik sektor pendidikan dan sektor kesehatan tahun anggaran sebelumnya. C. Seluruh akumulasi DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang diterima daerah secara aktual pada tahun anggaran berjalan. D. DAK Penugasan sektoral yang disetujui bersama oleh Bappenas dan menteri teknis untuk kawasan perbatasan. E. Alokasi DAK tidak boleh dimasukkan sekali-kali ke dalam perhitungan PPD karena melanggar asas kemandirian pendapatan daerah.

60. Pada akhir tahun anggaran berjalan, wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Rokan Hilir melunasi seluruh kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) terutang dengan total realisasi penerimaan kas negara bruto terkumpul sebesar **Rp200.000.000.000,00 (Rp200 miliar)**. Berdasarkan ketentuan reformasi persentase pembagian DBH Pajak baru yang diatur dalam Pasal 113 UU HKPD, berapakah nominal **Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB)** bersih yang berhak ditransfer secara langsung menjadi hak penerimaan **Kabupaten Rokan Hilir selaku Kabupaten Penghasil**?

A. Rp19.000.000.000,00 B. Rp20.000.000.000,00 C. Rp32.400.000.000,00 D. Rp129.600.000.000,00 E. Rp147.600.000.000,00

61. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 (PSAP No. 06), penempatan dana investasi jangka panjang diklasifikasikan menjadi Investasi Permanen dan Investasi Nonpermanen. Di antara jenis penempatan dana berikut, manakah yang wajib diklasifikasikan secara akuntansi sebagai **Investasi Jangka Panjang Permanen**?

A. Dana bergulir yang disalurkan satker kementerian teknis untuk perkuatan permodalan koperasi yang akan ditarik kembali dalam waktu 3 tahun. B. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN sektor pelabuhan dengan tujuan kepemilikan terus-menerus tanpa batas waktu guna mengendalikan kebijakan logistik maritim nasional. C. Pembelian obligasi korporasi swasta berjangka waktu 5 tahun yang ditujukan untuk dimiliki hingga jatuh tempo demi mendapatkan pendapatan bunga rutin. D. Deposito berjangka waktu 18 bulan pada Bank Milik Negara yang ditujukan untuk menjaga stabilitas likuiditas kas operasional satker BLU. E. Investasi dalam proyek pembangunan perumahan rakyat yang akan diserahterimakan kepada pihak ketiga setelah konstruksi selesai.

62. Pengelolaan Investasi Pemerintah menerapkan pembagian kewenangan yang dinamis antara Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis. Berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2019, siapakah pejabat yang memegang kewenangan hukum selaku **Pengelola Investasi** yang berwenang menetapkan kebijakan investasi pemerintah secara nasional?

A. Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pengelolaan Keuangan Negara. B. Menteri Keuangan selaku CFO (*Chief Financial Officer*) dan Bendahara Umum Negara (BUN). C. Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis selaku COO (*Chief Operational Officer*) dan Pengguna Anggaran. D. Direktur Jenderal Kekayaan Negara secara mandiri tanpa memerlukan keputusan menteri. E. Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sidang Kabinet Terbatas.

63. Di dalam penatausahaan kas negara modern (IFMIS), pemerintah menerapkan konsep rekening tunggal perbendaharaan atau Treasury Single Account (TSA) di Bank Indonesia. Sebagai pelaksanaan teknis dari sistem ini, rekening pengeluaran milik Satuan Kerja (Satker) kementerian di bank umum komersial persepsi dikelola menggunakan sistem...

A. Rekening tabungan giro komersial konvensional yang bunganya dapat dinikmati langsung secara pribadi oleh Bendahara Pengeluaran. B. Rekening virtual (*virtual account*) bersaldo nihil di akhir hari (*zero balance account*) di mana seluruh sisa kas otomatis ditarik kembali ke rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia. C. Rekening kas daerah terpadu yang saldonya dibekukan selamanya guna menjamin kelancaran penyerapan anggaran belanja modal. D. Rekening deposito berjangka panjang yang penarikan kasnya wajib mengantongi izin tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). E. Rekening titipan non-budgetary yang transaksinya dikecualikan dari proses pelaporan laporan realisasi anggaran satker.

64. Di dalam struktur APBN, penarikan pembiayaan utang pemerintah dikelola secara prudent sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang sehat. Ketika perekonomian nasional mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi makro, bagaimanakah peran pembiayaan utang dijalankan secara teoretis?

A. Pembiayaan utang dihentikan total (nol utang) guna memaksa kementerian teknis melakukan penghematan anggaran belanja modal secara ekstrem. B. Pembiayaan utang dijalankan secara ekspansif (*countercyclical*) untuk menutup defisit APBN akibat turunnya pendapatan perpajakan, guna menjaga daya beli masyarakat dan melanjutkan program pembangunan nasional. C. Pembiayaan utang ditarik seminimal mungkin (*procyclical*) dengan menaikkan tarif pajak domestik setinggi-tingginya di tengah lesunya usaha swasta. D. Pembiayaan utang dialokasikan sepenuhnya untuk mendepresiasi nilai tukar rupiah di pasar valuta asing komersial. E. Pembiayaan utang murni dialokasikan sebagai dana hibah tunai gratis tanpa syarat kepada seluruh korporasi asing di Indonesia.

65. Di dalam mitigasi risiko portofolio utang pemerintah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) memantau beberapa indikator batas aman (*risk limit*). Salah satu indikator adalah risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*). Berdasarkan draf arah kebijakan pengelolaan utang jangka menengah nasional, berapakah batas rasio maksimal utang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun terhadap total outstanding utang pemerintah?

A. Maksimal 10,0% B. Maksimal 12,5% C. Maksimal 20,0% D. Maksimal 30,0% E. Maksimal 40,0%

66. Berdasarkan ketentuan penggolongan kualitas Piutang Kementerian/Lembaga di dalam PMK Nomor 207/PMK.06/2019, piutang dikategorikan secara berjenjang dari Lancar hingga Macet. Syarat administratif manakah yang **wajib terpenuhi** agar kualitas piutang kementerian diturunkan pengakuannya dari Kurang Lancar menjadi **Diragukan**?

A. Apabila wajib bayar tidak melakukan pelunasan dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pertama (ST-1). B. Apabila wajib bayar tidak melakukan pelunasan dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Kedua (ST-2). C. Apabila wajib bayar melarikan diri ke luar negeri setelah menerima Surat Tagihan Ketiga (ST-3) dari kementerian teknis. D. Apabila piutang tersebut telah diserahkan secara resmi pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). E. Apabila nilai pokok piutang mengalami penurunan di bawah 10% dari total aset jaminan yang diblokir bank persepsi.

67. Dalam pengurusan piutang negara macet yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), salah satu instrumen penagihan keras yang diterbitkan adalah Surat Paksa (SP). Ditinjau dari kekuatan hukum perdata formal di Indonesia, manakah pernyataan berikut yang **paling tepat** menjelaskan kedudukan hukum dari Surat Paksa tersebut?

A. Surat Paksa hanya memiliki kedudukan sebagai somasi biasa sehingga jika debitor menolak membayar, PUPN wajib mengajukan gugatan perdata baru ke Pengadilan Negeri. B. Surat Paksa berkepala demi "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan memuat titel eksekutorial yang secara hukum setara dengan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). C. Surat Paksa secara otomatis membekukan hak waris dan membatalkan status perkawinan sah dari debitor yang bersangkutan. D. Surat Paksa murni merupakan produk hukum penuntutan pidana sehingga kegagalan pelunasan SP langsung berimplikasi pada hukuman penjara seumur hidup. E. Surat Paksa ditandatangani oleh menteri teknis kementerian penghasil dan tidak memerlukan validasi dari juru sita PUPN.

68. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, didefinisikan ruang lingkup kekayaan negara berupa Barang Milik Negara (BMN). Di antara kriteria berikut, manakah yang **secara yuridis sah** menyebabkan suatu aset diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN)?

A. Barang yang dibeli oleh instansi kementerian pusat menggunakan APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. B. Seluruh aset fisik milik dinas daerah yang dibeli menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). C. Barang-barang berharga berupa emas perhiasan milik pribadi wajib pajak yang dipamerkan di pameran swasta nasional. D. Kendaraan mewah pribadi milik direktur utama BUMN sektor perbankan yang dibeli menggunakan keuntungan dividen perusahaan. E. Lahan milik kedutaan besar negara asing yang berdiri kokoh di atas wilayah kedaulatan tanah ibukota Jakarta.

69. Pemerintah dapat mendayagunakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk mendukung tugas pokok kementerian kepada pihak lain guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa mengorbankan kepemilikan aset tersebut. Skema pemanfaatan BMN di mana pihak ketiga (mitra swasta) mendayagunakan aset tetap negara tersebut dengan diwajibkan membayar kontribusi tetap serta pembagian keuntungan (*profit sharing*) tahunan ke Kas Negara disebut sebagai...

A. Sewa BMN B. Pinjam Pakai BMN C. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) BMN D. Bangun Guna Serah (BGS) BMN E. Hibah BMN Permanen

70. Kepala Kantor Wilayah kementerian teknis menindaklanjuti temuan inventarisasi tanah dinas satker dengan mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Agraria (ATR/BPN) setempat atas nama "Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Teknis X". Berdasarkan ketentuan pengamanan BMN, tindakan sertifikasi legal bukti kepemilikan tanah tersebut merupakan contoh nyata dari lapis...

A. Pengamanan Fisik B. Pengamanan Hukum C. Pengamanan Administratif D. Pengamanan Konstitusional E. Pengamanan Finansial Eksekutif

71. Dalam rangka penyelarasan tugas pemerintahan antar-instansi, sebuah Satuan Kerja Kementerian di tingkat pusat menyerahkan penggunaan gedung asrama dinas miliknya yang sedang tidak terpakai kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dijadikan tempat karantina kesehatan darurat. Penyerahan aset ini disepakati menggunakan skema Pinjam Pakai. Berdasarkan aturan hukum perbendaharaan BMN, berapakah batas jangka waktu maksimal **awal** yang diperbolehkan untuk skema Pinjam Pakai tersebut?

A. Paling lama 6 bulan B. Paling lama 1 tahun C. Paling lama 2 tahun D. Paling lama 5 tahun E. Paling lama 30 tahun

72. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berwenang secara konstitusional untuk menyelenggarakan tiga jenis pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Ketika auditor BPK mendeteksi adanya kecurigaan manipulasi data belanja dinas berskala besar yang terorganisir di sebuah instansi, dan melakukan pengujian mendalam yang difokuskan khusus untuk menilai kepatuhan hukum transaksi serta mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan negara, maka BPK sedang menyelenggarakan...

A. Pemeriksaan Kinerja (Kinerja Audit) B. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Financial Audit) C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) / Audit Investigatif D. Pemeriksaan Pengawasan Intern Berkelanjutan (APIP Audit) E. Pemeriksaan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM Audit)

73. Satuan Kerja (Satker) Balai Riset Kelautan membeli satu unit perangkat sistem komputer server pengolah data cuaca ekstrim pada awal Tahun Anggaran 2023 seharga **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah). Perangkat server tersebut diklasifikasikan sebagai BMN Peralatan dan Mesin yang memiliki Masa Manfaat ekonomis selama **5 tahun** tanpa nilai residu. Berdasarkan kebijakan akuntansi perbendaharaan negara menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*), berapakah Nilai Buku Netto (*Net Book Value*) dari perangkat server tersebut pada akhir Tahun Anggaran 2025 (setelah berjalan selama 3 tahun penuh)?

A. Rp100.000.000,00 B. Rp200.000.000,00 C. Rp300.000.000,00 D. Rp400.000.000,00 E. Rp500.000.000,00

74. Dalam penanganan internal kasus ganti rugi perbendaharaan negara, terdapat perbedaan ketentuan prosedural penyelesaian yang wajib dilaksanakan oleh menteri teknis kementerian penghasil. Berdasarkan regulasi penyelesaian kerugian negara (PP Nomor 38 Tahun 2016 jo. PMK Nomor 218/PMK.01/2017), berapakah batas jangka waktu maksimal bagi menteri teknis untuk melaporkan keputusan penetapan dan realisasi penggantian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?

A. Paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya kerugian negara. B. Paling lama 30 hari kalender sejak wajib bayar melarikan diri dari dinas. C. Paling lama 60 hari kalender sejak diketahui terjadinya kerugian negara. D. Paling lama 90 hari kerja setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). E. Paling lama 2 tahun fiskal bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan audited.

75. Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023, surplus tahun berjalan Bank Indonesia setelah dialokasikan untuk cadangan wajib disetorkan sisanya ke Kas Negara sebagai PNBP bagian pemerintah apabila akumulasi modal beserta cadangan umum BI telah mencapai 10% dari total kewajiban moneter. Diketahui data proyeksi keuangan Bank Indonesia sebagai berikut:
- Total Kewajiban Moneter BI: **Rp8.000 triliun**
- Akumulasi Modal dan Cadangan BI saat ini (sebelum alokasi surplus): **Rp720 triliun**
- Total Surplus Laporan Keuangan BI Tahun Buku Berjalan: **Rp130 triliun**

Berdasarkan batasan regulasi UU P2SK di atas, berapakah sisa nominal **Surplus Bank Indonesia** (dalam triliun rupiah) yang wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan PNBP Bagian Pemerintah tahun berjalan?

A. Rp30 triliun B. Rp50 triliun C. Rp80 triliun D. Rp100 triliun E. Rp130 triliun

76. Dalam menyusun Laporan Keuangan kementerian teknis, Pejabat Penilai Aset wajib membentuk cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih secara berjenjang berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.06/2019. Diketahui data rincian piutang macet dan kurang lancar pada pembukuan satker di akhir tahun berjalan adalah sebagai berikut:
- Piutang Kualitas Kurang Lancar: **Rp1.200.000.000,00** (debitor menyerahkan agunan likuid berupa Surat Berharga Negara yang diblokir senilai **Rp400.000.000,00**).
- Piutang Kualitas Diragukan: **Rp600.000.000,00** (debitor menyerahkan agunan berupa jaminan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik tanah senilai **Rp250.000.000,00**).
- Piutang Kualitas Macet: **Rp200.000.000,00** (tanpa memiliki jaminan atau agunan apa pun).

Berapakah total akumulasi nilai **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih** (khusus piutang jangka pendek) yang wajib dibentuk kementerian tersebut berdasarkan ketentuan bobot pengurangan agunan PMK No. 207/PMK.06/2019?

A. Rp320.000.000,00 B. Rp400.000.000,00 C. Rp480.000.000,00 D. Rp540.000.000,00 E. Rp800.000.000,00

77. Di dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Teknis, dialokasikan pengerjaan proyek pembangunan bendungan pengairan senilai **Rp300.000.000.000,00** (tiga ratus miliar rupiah - nilai murni bersih, tidak termasuk PPN). Proyek konstruksi sipil tersebut didanai bersama menggunakan pinjaman luar negeri (PHLN) dengan porsi pembiayaan dari donor swasta asing (*lender*) disetujui sebesar **70%**. Berdasarkan ketentuan PMK No. 107/2024 jo. PMK No. 210/PMK.05/2022, sisa porsi 30% wajib disediakan sebagai Rupiah Murni Pendamping (RMP) di dalam APBN kementerian, ditambah dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar **11%** atas nilai total proyek utuh (ditanggung seluruhnya dari dana rupiah pendamping/RMP kementerian). Berapakah nominal **Rupiah Murni Pendamping (RMP)** (dalam rupiah) yang wajib dianggarkan kementerian secara utuh?

A. Rp90.000.000.000,00 B. Rp99.000.000.000,00 C. Rp123.000.000.000,00 D. Rp133.000.000.000,00 E. Rp210.000.000.000,00

78. Berdasarkan regulasi penataan piutang negara macet (PP No. 28 Tahun 2022 jo. PMK No. 207/PMK.06/2019), menteri keuangan atau pejabat berwenang dapat melakukan penghapusan piutang negara dari pembukuan administrasi kementerian. Perbedaan administratif yang tepat antara tindakan **Penghapusan Bersyarat** dan **Penghapusan Mutlak** atas piutang negara adalah...

A. Penghapusan Bersyarat dilakukan terhadap debitor yang masih hidup dengan memantau perkembangan kemampuannya secara *off-balance sheet*, sedangkan Penghapusan Mutlak menghapuskan secara permanen hak tagih perdata negara karena debitor telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dan aset warisan apa pun. B. Penghapusan Bersyarat menghapus hak tagih negara secara permanen, sedangkan Penghapusan Mutlak hanya menghentikan penagihan aktif di neraca. C. Penghapusan Bersyarat memerlukan persetujuan komisi keuangan DPR RI, sedangkan Penghapusan Mutlak murni merupakan diskresi mandiri kepala satker kementerian teknis. D. Penghapusan Bersyarat memindahkan beban utang menjadi tanggungan bendahara pengeluaran, sedangkan Penghapusan Mutlak dibiayai menggunakan alokasi dana darurat APBN. E. Penghapusan Bersyarat hanya berlaku untuk piutang daerah, sedangkan Penghapusan Mutlak murni berlaku untuk piutang luar negeri pemerintah pusat.

79. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan kementerian serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat merupakan perwujudan konkret dari unsur...

A. Penilaian Risiko B. Kegiatan Pengendalian C. Pemantauan Pengendalian Intern D. Lingkungan Pengendalian E. Sistem Informasi dan Komunikasi

80. Di dalam kerangka pengawasan keuangan negara, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan krusial sebagai lini pertahanan internal. Di bawah ini, manakah yang merupakan kelompok kelembagaan yang secara sah dikategorikan sebagai APIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008?

A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota C. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan D. Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) E. Satuan Pengawas Intern (SPI) Swasta, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

81. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan puncak dari akuntabilitas tahunan pemerintah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, siapakah pejabat tinggi negara yang memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir?

A. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) B. Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah C. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pengawas anggaran daerah D. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah E. Inspektur Daerah selaku kepala APIP daerah yang melakukan reviu laporan

82. Dalam mengaudit Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK-K/L) untuk merumuskan opini, BPK menguji keandalan sistem pengendalian intern. Manakah aktivitas berikut yang digolongkan sebagai pelanggaran keras terhadap pilar **Pemisahan Fungsi** di bawah unsur Kegiatan Pengendalian SPIP?

A. Bendahara Pengeluaran melakukan pengarsipan seluruh dokumen kuitansi pengeluaran kas di lemari besi terkunci. B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrak pengadaan barang merangkap jabatan secara formal sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang menguji tagihan tersebut. C. Pimpinan instansi melakukan rotasi berkala terhadap PNS fungsional yang bertugas sebagai pengelola persediaan logistik. D. Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke Kas Negara dalam waktu kurang dari 1 hari kerja setelah diterima. E. Kepala Satuan Kerja menetapkan indikator kinerja utama (IKU) satker setelah berdiskusi dengan Inspektorat Jenderal.

83. APIP di kementerian teknis melakukan pemeriksaan mandiri yang menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola. Ditinjau dari sifat dan kedudukannya berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, bagaimanakah perbedaan akademis-yuridis antara fungsi **Reviu** dan **Audit** yang dijalankan oleh APIP?

A. Reviu ditujukan untuk menemukan indikasi korupsi dan kerugian negara secara pidana, sedangkan Audit ditujukan untuk menyusun draf laporan kinerja. B. Reviu merupakan penelaahan atas penyelenggaraan kegiatan tanpa melakukan pengujian bukti secara mendalam guna memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*), sedangkan Audit merupakan pengujian bukti secara sistematis guna memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*). C. Reviu wajib dilaksanakan oleh kantor akuntan publik swasta, sedangkan Audit mutlak diselenggarakan oleh internal Inspektorat Jenderal. D. Reviu difokuskan untuk menilai efektivitas 3E (kehematan, efisiensi, efektivitas) program jangka panjang, sedangkan Audit murni menilai aspek administratif absensi PNS. E. Reviu bersifat sukarela dan tidak mengikat pimpinan satker, sedangkan Audit bersifat wajib dan hukumannya bersifat mutlak pidana.

84. Apabila seorang pegawai negeri bukan bendahara terbukti lalai menghilangkan Barang Milik Negara (BMN), kementerian akan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). Jika pegawai tersebut bersedia mengganti kerugian namun wanprestasi dalam membayar cicilan bulanan yang diperjanjikan dalam SKTJM, langkah hukum berikutnya yang **wajib** ditempuh oleh Kementerian Keuangan selaku PPKN adalah...

A. Melakukan penyitaan paksa atas rumah tinggal pegawai bersangkutan tanpa dokumen tertulis resmi. B. Melimpahkan berkas penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) sebagai dasar penagihan aktif paksa. C. Membebaskan pegawai tersebut dari seluruh kewajibannya karena yang bersangkutan telah menandatangani SKTJM di awal secara damai. D. Menuntut bendahara pengeluaran satker untuk melunasi sisa tunggakan cicilan pegawai yang wanprestasi tersebut. E. Mengajukan gugatan pailit atas nama instansi kementerian kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

85. Dalam kaitan pengawasan keuangan negara, BPK berwenang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004, dalam hal apakah BPK **wajib** memberikan opini **Tidak Wajar (Adverse Opinion)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah?

A. Jika pimpinan kementerian melakukan pembatasan ruang lingkup audit (*scope limitation*) yang sangat luar biasa dan meluas sehingga auditor tidak bisa memperoleh bukti fisik apa pun. B. Jika laporan keuangan telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun terdapat sedikit kesalahan ketik administrasi. C. Jika auditor berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, namun menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang bersifat sangat material dan dampaknya meluas (*pervasive*) terhadap keandalan laporan keuangan secara keseluruhan sehingga tidak mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. D. Jika kementerian teknis terlambat menyerahkan draf laporan keuangan unaudited kepada BPK melewati batas waktu 31 Maret. E. Jika terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern yang minor dan tidak memengaruhi nilai nominal akun aset di neraca.

86. Laporan Kinerja (Lakin) merupakan instrumen SAKIP untuk menyajikan capaian kinerja non-finansial instansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, siapakah instansi pemerintah pusat yang memegang mandat yuridis untuk melakukan reviu keandalan (*quality assurance*) atas draf Lakin Pemerintah Pusat (Lakin PP) sebelum diserahkan kepada Presiden?

A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selaku eksternal auditor mandiri B. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku APIP pembina nasional D. Dewan Perwakilan Rakyat c.q. Komisi XI bidang keuangan E. Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku pembina kurikulum ASN

87. Hak negara untuk menuntut ganti kerugian perbendaharaan memiliki batas kedaluwarsa demi keadilan sosial dan kepastian hukum administrasi negara. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 38 Tahun 2016, dalam kondisi bagaimanakah hak menuntut ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dinyatakan **gugur secara hukum**?

A. Jika dalam waktu 5 tahun sejak terjadinya kerugian negara, instansi kementerian tidak melakukan penuntutan secara formal. B. Jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara, atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan secara formal (penerbitan SKTJM atau SKP2K). C. Jika dalam waktu 24 bulan sejak ditandatanganinya SKTJM pegawai yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang berkecukupan. D. Jika nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh kelalaian pegawai berada di bawah batas nominal Rp250 juta. E. Jika pegawai yang melakukan kelalaian tersebut mengajukan keberatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

88. Seorang pegawai negeri sipil bukan bendahara di Kementerian ESDM melakukan kelalaian operasional yang menyebabkan kerusakan alat berat inventaris kantor satker (BMN) dan memicu kerugian negara senilai **Rp120.000.000,00**. Pegawai tersebut mengakui kelalaiannya dan bersedia memulihkan kerugian negara melalui jalur damai dengan menandatangani dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan memilih jangka waktu angsuran bulanan maksimal yang diperkenankan peraturan perbendaharaan. Jika diketahui total penghasilan bersih bulanan pegawai tersebut adalah **Rp8.000.000,00**, berapakah nominal angsuran bulanan yang wajib dipotong langsung dari penghasilan pegawai tersebut?

A. Rp2.000.000,00 B. Rp3.000.000,00 C. Rp4.000.000,00 D. Rp5.000.000,00 E. Rp6.000.000,00

89. Sebuah Satker Balai Diklat Kementerian Pertahanan kehilangan satu unit kendaraan bermotor dinas (BMN) berupa mobil minibus akibat kelalaian PNS staf administrasi. Mobil minibus tersebut dibeli pada awal TA 2022 dengan Harga Perolehan Historis sebesar **Rp300.000.000,00** dengan estimasi Masa Manfaat ekonomis selama **10 tahun** tanpa nilai residu (penyusutan garis lurus). Kasus kehilangan mobil dinas tersebut terjadi dan diproses ganti ruginya pada akhir TA 2025 (setelah berjalan 4 tahun penuh). Jika TPKN melakukan verifikasi harga pasar wajar atas mobil dinas sejenis dengan kondisi dan tahun yang sama di pasaran adalah sebesar **Rp200.000.000,00**, berapakah nilai nominal **penggantian kerugian negara** yang wajib ditetapkan TPKN dan dibebankan kepada PNS yang bersangkutan?

A. Rp120.000.000,00 B. Rp180.000.000,00 C. Rp200.000.000,00 D. Rp220.000.000,00 E. Rp300.000.000,00

90. Bagian Akuntansi BUN Kementerian Teknis menyajikan akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada laporan keuangan akhir tahun anggaran berjalan. Diketahui rincian saldo Piutang TGR satker adalah sebagai berikut:
1) Kasus TGR Pegawai A (Kolektibilitas Lancar karena rutin mencicil tepat waktu sesuai SKTJM): sisa saldo piutang **Rp100.000.000,00**.
2) Kasus TGR Pegawai B (Kolektibilitas Kurang Lancar karena menunggak angsuran selama 3 bulan): sisa saldo piutang **Rp60.000.000,00**.
3) Kasus TGR Pegawai C (Kolektibilitas Macet karena wanprestasi dan berkas telah dilimpahkan ke PUPN): sisa saldo piutang **Rp40.000.000,00**.

Berdasarkan persentase minimal pembentukan cadangan menurut PMK Nomor 207/PMK.06/2019, berapakah akumulasi total nilai **Penyisihan Piutang TGR Tidak Tertagih** (gabungan penyisihan umum dan khusus) yang wajib disajikan di neraca kementerian teknis tersebut?

A. Rp46.500.000,00 B. Rp50.000.000,00 C. Rp56.500.000,00 D. Rp60.500.000,00 E. Rp100.000.000,00