Paket Soal 1

1. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah…

A. Seluruh kekayaan negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan B. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut C. Seluruh penerimaan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN tahun berjalan D. Seluruh aset dan utang yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah E. Seluruh dana publik yang dikelola oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan BUMN

2. Berikut ini yang BUKAN termasuk ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 adalah…

A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman B. Penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah C. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD D. Kekayaan pribadi milik pejabat negara yang diperoleh sebelum menjabat E. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

3. Fungsi APBN yang menyatakan bahwa "anggaran diarahkan untuk menekan pengangguran, inefisiensi, serta meningkatkan efektivitas perekonomian" adalah fungsi…

A. Otorisasi B. Perencanaan C. Alokasi D. Distribusi E. Stabilisasi

4. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai sifat hukum Undang-Undang APBN tahunan (misalnya UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026)?

A. Berlaku permanen sebagai dasar hukum belanja negara sampai diganti UU APBN berikutnya B. Hanya mengikat aktif selama tahun anggaran yang bersangkutan berjalan; setelah tahun itu berakhir, UU tersebut beralih fungsi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) C. Otomatis diperpanjang keberlakuannya apabila DPR belum mengesahkan UU APBN tahun berikutnya D. Berlaku surut sejak awal tahun anggaran sebelumnya E. Hanya mengikat kementerian/lembaga pusat, tidak mengikat alokasi transfer ke daerah

5. Perhatikan pernyataan berikut terkait keterkaitan siklus APBN dengan penyusunan RKA-K/L dan DIPA:
(1) RKA-K/L disusun pada tahap Penyusunan APBN dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L
(2) DIPA baru dapat dicetak setelah tahap Penetapan APBN, yakni setelah Perpres Rincian APBN diterbitkan
(3) Data dalam DIPA disusun independen dari RKA-K/L untuk mempercepat proses pencairan anggaran
(4) Fungsi otorisasi APBN diwujudkan secara operasional melalui DIPA sebagai batas tertinggi pengeluaran Satker
Manakah kombinasi pernyataan yang benar?

A. (1), (2), dan (4) benar; (3) salah B. (1) dan (3) benar; (2) dan (4) salah C. Semua pernyataan benar D. Hanya (2) dan (4) yang benar E. (1), (3), dan (4) benar; (2) salah

6. Manakah pernyataan yang PALING TEPAT menggambarkan pembagian peran antara Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN, dikaitkan dengan unit penyusunnya saat ini?

A. KEM disusun oleh DJA sebagai basis pagu K/L, sedangkan PPKF disusun oleh DSEF sebagai basis kebijakan fiskal jangka panjang B. KEM memuat proyeksi variabel ekonomi makro (pertumbuhan, inflasi, ICP, dll) sebagai landasan penyusunan postur APBN, sedangkan PPKF memuat arah dan strategi kebijakan fiskal berdasarkan proyeksi tersebut; keduanya dirumuskan bersama oleh DSEF (dahulu BKF) sebelum diterjemahkan DJA ke pagu K/L operasional C. KEM dan PPKF adalah dua nama untuk dokumen yang sama, hanya berbeda istilah antara versi lama dan versi terbaru kurikulum D. KEM disusun oleh DPR sebagai bahan pembahasan awal RAPBN, sedangkan PPKF disusun oleh pemerintah sebagai tanggapan atas hasil pembahasan tersebut E. KEM dan PPKF disusun independen oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini masih aktif menjalankan fungsinya sebagaimana diatur Perpres 57/2020

7. Batas tertinggi anggaran pengeluaran final bagi Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan RAPBN antara Pemerintah dan DPR, yang diterbitkan sekitar bulan Oktober, disebut…

A. Pagu Indikatif B. Pagu Anggaran K/L C. Alokasi Anggaran K/L D. Pagu Definitif E. Rincian APBN

8. Seorang mahasiswa menyatakan: "Penyusunan RKA-K/L saat ini masih diatur dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA K/L." Pernyataan tersebut…

A. Benar, karena PP 90/2010 belum pernah dicabut sampai sekarang B. Salah, karena PP 90/2010 sudah dicabut dan digantikan sepenuhnya oleh PP Nomor 6 Tahun 2023 (ditegaskan dalam Pasal 52 PP 6/2023) C. Benar, tapi hanya berlaku untuk K/L yang belum menerapkan sistem SAKTI D. Salah, karena penyusunan RKA-K/L sejak awal tidak pernah diatur dengan Peraturan Pemerintah E. Benar sebagian, PP 90/2010 masih berlaku untuk Pagu Indikatif, sedangkan PP 6/2023 hanya mengatur Alokasi Anggaran

9. Jika RUU APBN suatu tahun anggaran belum disetujui DPR hingga tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, mekanisme apa yang berlaku menurut ketentuan yang saat ini mengatur hal tersebut?

A. Pemerintah otomatis membubarkan seluruh program Kementerian/Lembaga sampai UU APBN disahkan B. Pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran sebelumnya, dengan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara C. Presiden berwenang menerbitkan Perpu APBN yang otomatis menggantikan RUU APBN yang belum disahkan D. DPR wajib membubarkan diri karena gagal memenuhi tenggat konstitusional penetapan APBN E. Ketentuan ini tidak diatur dalam regulasi manapun, sehingga terjadi kekosongan hukum (legal vacuum)

10. Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), disebut…

A. RKA-K/L B. DIPA C. Pagu Anggaran K/L D. Nota Keuangan E. Himpunan RKA-K/L

11. Manakah pasangan yang TEPAT antara pilar pedoman umum penganggaran K/L dan unsur yang termasuk di dalamnya?

A. Sistem Pendekatan — Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja B. Klasifikasi Anggaran — Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis Kinerja C. Instrumen — Indikator Kinerja, Standar Biaya (SBM/SBK), dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) D. Sistem Pendekatan — Indikator Kinerja dan Evaluasi Kinerja Anggaran E. Klasifikasi Anggaran — Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja Anggaran

12. Pada tahun anggaran 2023-2024, pemerintah menerapkan kebijakan Automatic Adjustment (penyesuaian/pemblokiran sementara) sebesar 8% yang tercatat pada Halaman IV DIPA Petikan sejumlah instansi, termasuk DPR RI. Kebijakan ini merupakan wujud operasional dari fungsi APBN yang mana, dan bagaimana keterkaitannya dengan DIPA?

A. Fungsi Otorisasi — karena pemblokiran berarti DIPA belum sah digunakan sebagai dasar pengeluaran B. Fungsi Perencanaan — karena pemblokiran mengubah Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA C. Fungsi Stabilisasi — karena kebijakan ini merespons ketidakpastian ekonomi global dengan menyesuaikan/memblokir sementara pagu belanja, dieksekusi nyata lewat catatan pemblokiran pada Halaman IV DIPA Petikan D. Fungsi Alokasi — karena pemblokiran mengubah Klasifikasi Rincian Output (KRO) instansi terkait E. Fungsi Distribusi — karena pemblokiran ditujukan untuk pemerataan anggaran antardaerah

13. Berikut ini yang termasuk Belanja Bendahara Umum Negara (BA-BUN), BUKAN Belanja Kementerian/Lembaga (BA-K/L), adalah…

A. Belanja Pegawai untuk PNS di Kementerian Keuangan B. Belanja Modal pembangunan gedung kantor kementerian C. Pembayaran Bunga Utang Pemerintah D. Belanja Barang untuk operasional rutin Kementerian PUPR E. Belanja Bantuan Sosial yang dikelola Kementerian Sosial

14. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran Rp500 miliar untuk program bantuan operasional sekolah. Jika dianalisis menggunakan tiga sistem klasifikasi belanja negara, manakah pemetaan yang TEPAT?

A. Organisasi: Fungsi Pendidikan; Fungsi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Jenis: Belanja Bantuan Sosial B. Organisasi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Fungsi: Fungsi Pendidikan (mengacu standar COFOG); Jenis: Belanja Bantuan Sosial/Barang (tergantung skema penyaluran) C. Organisasi: Belanja Bantuan Sosial; Fungsi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Jenis: Fungsi Pendidikan D. Ketiga klasifikasi tersebut hanya berlaku untuk Belanja Non-K/L (BUN), tidak berlaku untuk Belanja K/L E. Klasifikasi Organisasi dan Klasifikasi Fungsi adalah dua nama berbeda untuk konsep yang sama

15. Pejabat yang bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah…

A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) C. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) D. Bendahara Pengeluaran E. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

16. Sebuah Satker mengajukan uang muka kerja karena ada kebutuhan belanja mendesak yang tidak dapat ditunda dalam 1 bulan dan jumlahnya melebihi sisa plafon Uang Persediaan (UP) yang dimiliki. Mekanisme serta ketentuan yang TEPAT untuk kondisi tersebut adalah…

A. Mengajukan UP tambahan yang otomatis diperpanjang tanpa batas waktu penyetoran kembali B. Mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP), yang bersifat sementara dan sisa dananya wajib disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) jika tidak habis digunakan dalam 1 bulan C. Mengajukan SPP-LS langsung ke KPPN tanpa melalui PPK dan PPSPM D. Menunggu tahun anggaran berikutnya karena UP dan TUP hanya dapat diajukan sekali dalam satu tahun anggaran E. Mengajukan revisi DIPA untuk menambah pagu Belanja Modal

17. Ketika sebuah perusahaan swasta memotong PPh Pasal 21 dari gaji karyawannya sebelum menyetorkannya ke kas negara, sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada mekanisme tersebut adalah…

A. Self Assessment System B. Official Assessment System C. Withholding System D. Semi Self Assessment System E. Assessment Ganda

18.

Perubahan sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh, meliputi pembenahan organisasi, SDM, probis, teknologi informasi dan basis data, serta peraturan perpajakan disebut dengan

A.

Orde baru perpajakan

B.

Evolusi perpajakan

C.

Revolusi perpajakan

D.

Reformasi perpajakan

19. Tujuan klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan yang kurang tepat ialah

A. Meningkatkan pendanaan investasi B. Meningkatkan kepastian hukum C. Mendorong kepatuhan WP secara tidak sukarela D. Menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri

20. Salah satu konsep universal penerapan cukai adalah kompensasi atas dampak eksternalitas negatif. Konsep ini sering dikaitkan dengan tujuan dari

A. Pigouvian tax B. Sin tax C. Value added tax D. Consumption tax

21. Pernyataan manakah yang tidak tepat terkait kepabeanan dan cukai?

A. Barang impor adalah barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean B. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Kepolisian RI C. Cukai adalah pungutan negara atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dengan undang-undang D. Cukai memiliki fungsi budgetair dan regelurend E. Cukai memiliki fungsi budgetair dan regelurend

22. Gempur rokok ilegal merupakan perwujudan salah satu fungsi DJBC, yaitu

A. Industrial Assistance B. Industrial Facilitator C. Community Assistance D. Community Protector

23. Manakah yang tidak termasuk objek cukai di Indonesia?

A. Etil Alkohol B. Minuman Berpemanis dalam Kemasan C. Hasil Tembakau D. Minuman Mengandung Etil Alkohol

24. Berikut ini yang bukan merupakan sifat/karakteristik dari PNBP adalah

A. Pungutan yang dapat dipaksakan dengan kontraprestasi tidak langsung kepada pembayar B. Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh dari negara C. Pungutannya harus berdasarkan perundang-undangan D. Menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar pajak dan hibah

25.

Berikut ini merupakan dasar pertimbangan pengenaan tarif PNBP, kecuali

A.

Nilai manfaat, kadar, atau kualitas SDA

B.

Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, alam

C.

Kebutuhan investasi, kondisi keuangan dan operasional badan

D.

Target penerimaan APBN

26.

Pengelolaan investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, merupakan salah satu prinsip investasi, yaitu

A.

Transparansi

B.

Akuntabilitas

C.

Kehati-hatian

D.

Responsibilitas

27.

Investasi berupa penyertaan modal Pemerintah terlebih dahulu harus dianggarkan di APBN pada pos

A.

Penerimaan Pembiayaan

B.

Pengeluaran Pembiayaan

C.

Belanja Modal

D.

Belanja Barang

28. Berikut ini merupakan tujuan dari pengadaan utang, kecuali

A. Menutup defisit B. Membiayai pengeluaran pembiayaan C. Membiayai investasi sektor privat (swasta) D. Mengelola portofolio utang Pemerintah

29.

Salah satu jenis utang yang termasuk ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah

A.

Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

B.

Pinjaman Dalam Negeri

C.

Sukuk Negara

D.

Obligasi Negara

30.

Yang bukan merupakan tujuan pengelolaan piutang negara adalah

A.

Akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah

B.

Supaya piutang negara tertagih secara tepat waktu sesuai koridor hukum

C.

Agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman luar negeri

D.

Disajikan pada laporan keuangan Pemerintah secara akuntabel dan mendekati net realizable value

31. Persentase penyisihan piutang tak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan pada BUN yang tidak tepat ialah

A. Paling sedikit sebesar 5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar B. 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan C. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan D. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

32.

Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama…...tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

A.

3 (tiga)

B.

4 (empat)

C.

5 (lima)

D.

6 (enam)

33.

Yang tidak termasuk ruang lingkup penatausahaan BMN ialah

A.

Pencatatan

B.

Pembukuan

C.

Inventarisasi

D.

Pelaporan

34.

Apabila Pemerintah akan menerbitkan surat utang atau menarik pinjaman jangka panjang, maka terlebih dahulu harus dianggarkan dalam APBN pada pos

A.

Penerimaan PNBP

B.

Penerimaan Pembiayaan

C.

Pengeluaran Pembiayaan

D.

SILPA

35. Manakah di bawah ini yang merupakan definisi dari asas dekonsentrasi?

A. Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat. B. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri C. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau instansi vertikal D. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah guna mendanai belanja pembangunan

36. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak dapat ditugaspembantukan kepada daerah otonom karena tidak adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakannya adalah urusan...

A. Konkuren B. Pilihan C. Umum D. Absolut

37. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah …

A. PPK B. PA/KPA C. Pokja D. LKPP

38. Yang dimaksud dengan etika menghindari conflict of interest dalam PBJP adalah...

A. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; B. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PBJ; C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; D. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

39. Tarif layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Berikut ini yang termasuk dasar perhitungan tarif layanan yaitu...

A. Biaya per unit layanan B. Gaji pegawai negeri C. Keuntungan perusahaan D. Utang unit usaha

40. Berikut adalah beberapa unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kecuali …

A. Informasi dan komunikasi B. Penilaian risiko C. Analisis risiko D. Kegiatan pengendalian

41. Sistem pengendalian intern adalah?

A. Proses dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi B. Metode untuk mengawasi karyawan dan membatasi kebebasan mereka. C. Alat yang digunakan oleh manajer untuk mengendalikan setiap aspek operasional organisasi. D. Upaya untuk membatasi inisiatif dan kreativitas karyawan.

42. perbuatan hukum keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara di luar peradilan adalah pengertian dari…

A. Kerugian Negara B. Pemulihan Kekayaan C. Tuntutan Ganti Rugi D. Penyelesaian Kerugain Negara

43. Membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah tugas dari

A. Tim Penanganan Kerugian Negara B. Tim Penyelesaian Kerugaian Negara C. Tim Penyelesaian Kemalangan Negara D. Tim Penanganan Kemalangan Negara

44. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi …

A. Perencanaan B. Pengawasan C. Pertanggungjawaban D. Semua benar

45. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yaitu ...

A. Standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. B. Standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pertanggungjawaban yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. C. Standar khusus, standar perencanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. D. Standar khusus, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

46. Berikut ini merupakan kriteria opini audit, kecuali ...

A. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) B. Kecukupan pengungkapan C. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan D. Efektivitas sistem pengendalian eksternal

47. Metode pengadaan barang dan jasa di bawah ini yang benar, kecuali…

A. E-purchasing B. Penunjukkan langsung C. Voting D. Tender

48. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

A. Dana Bagi Hasil B. Dana Insentif Daerah C. Dana Alokasi Umum D. Dana Alokasi Khusus

49. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu adalah

A. DAK B. DBH C. DID D. DAU

50. Berikut pernyataan yang tidak benar mengenai aspek pengelolaan keuangan negara pada BLU adalah …

A. BLU memiliki orientasi not for profit B. BLU termasuk kedalam kekayaan negara yang dipisahkan C. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung tanpa disetor ke Kas Negara D. Pendapatan BLU bukan merupakan subjek PPh Badan