Paket Soal Mini 3

1. Undang -Undang Nomor berapa yang mengatur tentang Keuangan Negara?

A. UU Nomor 1 Tahun 2004 B. UU Nomor 15 Tahun 2004 C. UU Nomor 17 Tahun 2003 D. UU Nomor 20 Tahun 2003

2. Pendekatan perumusan keuangan negara dari sisi objek mencakup….

A. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang B. Seluruh objek yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat C. Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek D. Seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan objekChief Operational Officer (COO) saja

3. Asas Universalitas dalam pengelolaan keuangan negara berarti ….

A. Masa berlakunya anggaran dibatasi untuk suatu tahun B. Setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran C. Semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran D. Transaksi keuangan dimuat/dirinci secara jelas ke dalam mata anggaran sesuai peruntukannyaSekjen Kementerian Keuangan

4. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral diwujudkan melalui….

A. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter B. Alokasi dana perimbangan kepada pemerintah daerah C. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah D. Penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara

5. Tugas Menteri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal termasuk….

A. Menyusun rancangan anggaran Kementerian/Lembaga B. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak C. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro D. Mengelola barang milik/kekayaan negara

6. Dalam tahap Penetapan APBN meliputi dokumen anggaran berikut, kecuali…….

A. Nota Keuangan B. DIPA C. RKA-K/L D. -

7. Tahap Pelaksanaan APBN disebut juga tahap….

A. Accountability B. Budget Execution C. Budget Preparation D. -

8. Salah satu bagian dari DPR yang bersifat tetap dan dipilih oleh komisi-komisi sebagai alat kelengkapan adalah….

A. Badan Legislasi B. Badan Anggaran C. Badan Kebijakan Fiskal D. -

9. Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional disebut ….

A. Renstra K/L B. DIPA C. RKP D. RPJP

10. Kapasitas fiskal (resource envelope) adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara yang meliputi belanja K/L dan belanja non K/L. Berikut bukan tahapan penyusunan kapasitas fiskal yaitu….

A. Penyusunan proyeksi ADEM dan parameter APBN B. Penyusunan proyeksi pendapatan negara dan sumbangan C. Penyusunan proyeksi belanja negara D. Penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran

11.

Trilateral Meeting merupakan pertemuan yang dilakukan dalam proses penyusunan Renja K/L yang melibatkan, kecuali ….

A.

Kementerian/Lembaga

B.

Dewan Perwakilan Rakyat

C.

Kemenkeu

D.

Bappenas

E.

12. Controlling atau audit merupakan rangkaian pelaksanaan belanja negara sebagai bentuk pertanggungjawaban. Berikut yang bukan bagian dari pengendalian belanja adalah….

A. Financial Control B. Treasury Control C. Physical Control D. Accounting Control

13. Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) atau BUN memiliki wewenang comptable, di antaranya….

A. Pencairan Dana B. Perintah Pembayaran C. Pembuatan Komitmen D. Perubahan Kebijakan

14. Tahun 2020 lalu, Indonesia dilanda kondisi pandemi COVID-19 yang kemudian mendorong adanya Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan skema Penanaman Modal Negara. Kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai jenis PNBP….

A. Pengelolaan dana B. Hak negara lainnya C. Pengelolaan KND D. Pengelolaan BMN

15. Dalam ruang lingkup EKA atas Aspek Konteks dilakuan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L. Kualitas informasi kinerja anggaran yang dimaksud meliputi, kecuali….

A. Ketersediaan rumusan informasi kinerja B. Ketersediaan target yang akan dicapai C. Keteraitan setiap indikator D. Kejelasan rumusan informasi kinerja

16. Pengukuran kinerja penggunaan belanja untuk pelaksanaan kegiatan dengan output sejenis pada beberapa unit/kantor pemerintah dalam satu kelompok (clustering) dengan karakter/tugas merapakan pengertian dari….

A. Deviasi Kebutuhan B. Einmalig C. Output Streamlining D. Benchmarking

17. Reviu yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah yang berpotensi untuk diperoleh dengan harga yang lebih baik, dengan tetap menjaga kualitas yang sudah ditetapkan adalah reviu ….

A. Reviu efisiensi B. Reviu ekonomi C. Reviu tematik D. Reviu umum

18. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari Badan Layanan Umum adalah….

A. Dapat mempekerjakan tenaga profesional non PNS. B. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. C. Dapat melakukan investasi jangka panjang atas kehendak sendiri. D. BLU termasuk kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan.

19. Barang Milik Negara yang rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dapat dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan dari….

A. Pengelola Barang B. Pengguna Barang C. Badan Pertanahan Nasional D. DJKN

20. Berapa lama maksimal jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN?

A. 25 tahun B. 30 tahun C. 20 tahun D. 35 tahun

21. Berikut ini yang wewenang politiknya diberikan kepada daerah otonom adalah….

A. Dekonsentrasi B. Desentralisasi C. Tugas Pembantuan D. Sentralisasi

22. Perhatikan jenis pajak berikut ini. 1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Papua 3. Nanggroe Aceh Darussalam 4. Nusa Tenggara Timur 5. Papua Barat 6. Nusa Tenggara Barat. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi ditunjukkan pada nomor ….

A. 1), 2), 3), dan 5) B. 1), 2), 3), dan 4) C. 1), 2), 3), dan 6) D. 1), 3), 4), dan 5)

23. Yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut adalah ….

A. Keamanan B. Agama C. Budaya D. Yustisi

24. Beberapa instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal mencakup semua poin berikut, kecuali….

A. Defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB B. Rasio utang maksimal 60% terhadap PDB C. Mandatory spending sektor Pendidikan 10% dari belanja negara D. Kesimbangan primer positif atau mendekati nol

25. Dalam rangka perwujudan transparansi fiskal, terdapat salah satu dokumen yang memuat informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dokumen yang dimaksud adalah….

A. Buku Informasi APBN (Advertorial) B. Buku bulanan APBN Kita C. Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal D. Dokumen Nota Keuangan dan APBN

26.

Selain transparansi, Kementerian Keuangan juga melakukan peningkatan kesadaran publik mengenai proses penganggaran melalui kegiatan berikut, kecuali:….

A.

Regional Economist Forum

B.

Budget Goes to School

C.

DJA Menyapa pada SMA/SMK

D.

Olimpiade APBN

E.